JawaPos.com–Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon mencatat realisasi penukaran uang melalui program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2026 mencapai Rp 3,97 triliun.
Deputi Kepala KPw BI Cirebon Himawan Putranto mengatakan, realisasi tersebut mengalami pertumbuhan 102,06 persen dari proyeksi awal program Serambi sebesar Rp 3,89 triliun. Secara umum pelaksanaan program Serambi 2026 berlangsung lancar, dengan dukungan kesiapan layanan serta partisipasi masyarakat yang semakin baik.
Menurut dia, tingkat ketertiban masyarakat dalam mengakses layanan penukaran uang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga: Menbud Pastikan Keraton Kasepuhan Segera Jadi Cagar Budaya Nasional
”Pelaksanaan Serambi tahun ini berjalan baik dan masyarakat semakin tertib dalam memanfaatkan layanan yang kami sediakan,” kata Himawan Putranto dilansir dari Antara.
Dalam pelaksanaannya, kata Himawan, layanan penukaran uang dilakukan melalui aplikasi PINTAR yang dibuka dalam dua tahap. Yakni pada 23 Februari hingga 13 Maret 2026.
”Ada 99 titik penukaran yang tersebar di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning), dengan total kuota mencapai 14.900 paket pemesanan,” ujar Himawan Putranto.
Baca Juga: Menbud Tinjau Gedung Kesenian Cirebon untuk Program Revitalisasi
Meski melampaui target, dia mengungkapkan, secara tahunan nilai realisasi penukaran uang pada 2026 di Cirebon dan sekitarnya mengalami penurunan ketimbang capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, realisasi penukaran uang tercatat mencapai Rp 4,18 triliun atau 102,23 persen dari proyeksi Rp 4,09 triliun.
”Jika dibandingkan tahun sebelumnya, ada penurunan sekitar 5,16 persen atau Rp 216 miliar,” terang Himawan Putranto.
Dia menilai walaupun terjadi penurunan, hal tersebut tidak mencerminkan berkurangnya minat masyarakat terhadap layanan penukaran uang. Penurunan tersebut, lebih dipengaruhi optimalisasi mekanisme Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) yang kini menyumbang sekitar 35 persen dalam pemenuhan kebutuhan uang tunai.
Dia menekankan dengan skema tersebut, distribusi uang kartal menjadi lebih efisien karena sebagian kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.
”Bukan karena masyarakat tidak memanfaatkan layanan, karena mekanismenya kini lebih optimal,” tutur Himawan Putranto.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah