JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan penyimpangan kredit di Perumda BPR Bank Cirebon kepada Kejaksaan Negeri (Kejari).
Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan, proses penetapan tersangka hingga penyidikan merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Sehingga pemerintah daerah tidak akan mencampuri.
Dia menegaskan kasus tersebut sudah berjalan sejak sebelum menjabat. Sehingga penanganan diserahkan kepada pihak berwenang.
”Penetapan tersangka itu prosesnya ada di Kejari. Jadi, saya tidak mencampuri karena itu sudah berjalan lama,” kata Effendi Edo dilansir dari Antara.
Selain itu, dia menyebutkan pemerintah daerah pun telah mengambil langkah dengan menyerahkan penanganan BPR tersebut kepada LPS sejak pertengahan 2025. Keputusan tersebut diambil sebagai upaya melindungi nasabah, meskipun pada awalnya pemerintah kota berupaya menyelamatkan keberlangsungan bank.
”Pertengahan 2025 sudah kami serahkan ke LPS. Kalau bank tidak bisa diselamatkan, minimal nasabah bisa diselamatkan,” terang Effendi Edo.
Dia menuturkan seluruh aset dan kewenangan terkait BPR tersebut kini berada di bawah LPS. Termasuk proses pengelolaan dan penyelesaian kewajiban kepada nasabah.
Sementara itu, Kejari Kota Cirebon melanjutkan pengusutan perkara dugaan penyimpangan pencairan kredit pada Perumda BPR Bank Cirebon. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon Roy Andhika Stevanus Sembiring menyebutkan sejauh ini penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni DG, AS, dan ZM dalam kasus tersebut.
Menurut dia, fokus penanganan perkara ini adalah dugaan penyimpangan dalam proses pencairan kredit yang tidak sesuai prosedur, bukan persoalan kredit macet secara umum.
