JawaPos.com–Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menyerap aspirasi warga pada kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon. Dia menitikberatkan pada persoalan pertanian dan akses layanan dasar.
”Kami melaksanakan kegiatan ini, untuk mengetahui persoalan dan keluhan warga, khususnya di Desa Jatianom,” kata Daddy seperti dilansir dari Antara di Cirebon.
Dia mengatakan, Desa Jatiamon memiliki lahan sawah seluas sekitar 700 hektare, namun sebagian besar belum terlayani irigasi teknis secara optimal. Posisi lahan sawah yang lebih tinggi dari saluran irigasi menyebabkan petani kesulitan memperoleh pasokan air, terutama saat musim kemarau.
Warga di desa tersebut, kata dia, mengusulkan pembangunan jaringan irigasi air tanah (JIAT) sebagai solusi permanen dibandingkan ketergantungan pada pompanisasi. Petani juga menyampaikan kebutuhan benih padi yang disesuaikan dengan kondisi lahan, termasuk ketepatan waktu distribusi agar kualitas benih tetap terjaga.
”Persoalan lain yang disampaikan adalah belum tersedianya jalan usaha tani (JUT) yang layak, sehingga menghambat mobilitas petani saat mengolah lahan dan mengangkut hasil panen,” ujar Daddy Rohanady.
Daddy menjelaskan, dalam forum tersebut, warga meminta perbaikan jaringan irigasi teknis agar pertumbuhan tanaman padi lebih stabil dan produktivitas meningkat.
Di sektor infrastruktur desa, lanjut dia, warga mengeluhkan kerusakan berat jalan poros desa sepanjang sekitar tiga kilometer yang dipenuhi lubang dalam dan membahayakan pengguna jalan.
”Kerusakan jalan tersebut dinilai berdampak langsung pada distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi warga,” ungkap Daddy Rohanady.
Menurut dia, aspirasi di bidang lingkungan turut disampaikan. Yakni kebutuhan alat angkut sampah atau incinerator mini untuk menekan volume limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir.
”Warga menilai pengelolaan sampah di tingkat desa perlu diperkuat karena Cirebon dan sekitarnya belum memiliki TPPAS regional,” beber Daddy Rohanady.
Dia mengatakan di bidang layanan kesehatan, warga meminta reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan sehingga menghambat akses layanan medis. Dia memastikan seluruh aspirasi tersebut akan diperjuangkan melalui pembahasan di tingkat provinsi dan koordinasi lintas sektor, agar kebutuhan warga dapat segera ditindaklanjuti.
”Desa ini membutuhkan bantuan dari pemerintah di tingkat kabupaten maupun provinsi,” tutur Daddy Rohanady.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah