JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Kuningan menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2025 turun menjadi 7,59 persen dari sebelumnya 7,78 persen. Itu seiring meningkatnya penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan, penurunan tersebut didukung pembukaan 13.358 lowongan kerja sepanjang 2025 melalui berbagai sektor dan program ketenagakerjaan. Dari jumlah lowongan yang tersedia, sebanyak 6.765 pelamar dinyatakan lolos seleksi dan 1.481 orang berhasil terserap bekerja.
”Penurunan angka pengangguran tersebut menjadi indikator, kalau kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja mulai menunjukkan hasil. Ini menjadi bukti bahwa upaya kami dalam mendorong penciptaan lapangan kerja berjalan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Dian Rachmat Yanuar seperti dilansir dari Antara.
Selain ketenagakerjaan, pemkab mencatat perbaikan pada indikator kemiskinan berdasar data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. Pada 2025, kata bupati, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan tercatat sebanyak 119.670 orang atau turun 12.160 orang dibandingkan 2024.
Menurut Dian, persentase penduduk miskin pun menurun menjadi 10,74 persen, atau turun 1,14 poin dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi level terendah dalam beberapa tahun terakhir.
”Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung secara konsisten dan terukur,” ujar Dian Rachmat Yanuar.
Dia menegaskan data statistik tersebut sekaligus membantah anggapan, kalau Kabupaten Kuningan masih termasuk daerah termiskin di Jawa Barat. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, lanjut dia, Kabupaten Kuningan pada triwulan II 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 10,42 persen secara tahunan.
Dia menuturkan meski pada triwulan III 2025 pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 9,11 persen, Kabupaten Kuningan tetap menempati posisi terbaik kedua di tingkat Provinsi Jawa Barat.
”Kinerja ekonomi ini menunjukkan daya tahan dan potensi daerah yang terus bergerak positif,” ungkap Dian.
Selain itu, dia menambahkan, pemerintah daerah pun berhasil melunasi kewajiban tunda bayar sebesar Rp 96,7 miliar, atau lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Pelunasan tersebut, didukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan aset idle, lelang barang milik daerah yang tidak digunakan, serta optimalisasi sewa aset daerah.
”Di bidang infrastruktur, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp 53 miliar untuk perbaikan 153 ruas jalan, serta Rp 27 miliar untuk 250 titik jalan lingkungan desa, termasuk rehabilitasi drainase dan peningkatan aksesibilitas jalan,” ucap Dian Rachmat Yanuar.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah