JawaPos.com–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon terus menggencarkan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah tersebut, khususnya pada pelaksanaan Pemilu 2029.
Komisioner Bawaslu Kota Cirebon Nurul Fajri mengatakan, upaya tersebut dilaksanakan melalui program kolaboratif bersama pemerintah daerah dan DPRD. Sepanjang tahun ini, lembaganya melaksanakan 10 kegiatan pendidikan politik yang menyasar pelajar dan masyarakat umum di tingkat kecamatan.
Dia menjelaskan lima kegiatan digelar khusus bagi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat yang dipusatkan di gedung DPRD dan Balai Kota Cirebon. Penempatan lokasi itu, bertujuan mendekatkan pelajar pada lembaga eksekutif dan legislatif sebagai bagian dari proses edukasi politik sejak dini.
Dia menekankan pelajar merupakan kelompok pemilih pemula yang jumlahnya terus meningkat. Misalnya, pada Pemilu 2024, persentase pemilih muda secara nasional lebih dari 55 persen sehingga memerlukan literasi politik yang memadai.
”Harapan kami mereka tumbuh menjadi pemilih aktif sekaligus bagian dari pengawasan partisipatif di pemilu mendatang,” kata Nurul Fajri seperti dilansir dari Antara.
Fajri menyampaikan lima kegiatan lain digelar di setiap kecamatan dan menyasar masyarakat umum, dengan materi yang disampaikan mencakup evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024. Termasuk kejadian pemungutan suara ulang (PSU) di Kecamatan Lemahwungkuk berdasar putusan Mahkamah Konstitusi.
Dia mengatakan masyarakat, perlu memahami potensi pelanggaran agar dapat ikut mencegah sengketa pada pemilu berikutnya. Bawaslu membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk memberikan koreksi terhadap penyelenggara pemilu di semua tingkat.
Nurul Fajri mengatakan, pihaknya juga menyoroti praktik politik uang yang masih menjadi isu berulang di setiap pesta demokrasi. Bawaslu tidak pernah mentoleransi bentuk apa pun dari praktik tersebut.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Cirebon Mohamad Joharudin menambahkan, edukasi politik diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga dalam pengawasan partisipatif, terutama pada masa pemutakhiran daftar pemilih.
”Warga diminta proaktif melaporkan perubahan data seperti kematian, pensiunan TNI/Polri, maupun pemilih yang baru memasuki usia 17 tahun,” ungkap Mohamad Joharudin.
Dia menilai validitas daftar pemilih menjadi bagian penting dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2029. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan turut memastikan data kependudukan di lingkungan mereka tercatat dengan benar.
Bawaslu juga sedang melakukan pemutakhiran data partai politik, termasuk struktur kepengurusan, keberadaan kantor, serta sampel keanggotaan sesuai ketentuan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sambil menunggu pembaruan regulasi pemilu.
”Kami berharap pendidikan politik dapat diperluas hingga tingkat kelurahan, agar jangkauan sosialisasi semakin luas dan mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara berkelanjutan,” ucap Mohamad Joharudin.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah