JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan ini berjalan seiring dengan penerapan aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang bertujuan meningkatkan cadangan devisa negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan BSI di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu, 26 Februari 2025. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah bertujuan untuk membangun kemandirian serta memperkuat ketahanan nasional.
"Pemerintah yang saya pimpin sekarang telah melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman, adil, makmur, kuat, berdiri di atas kaki kita sendiri," ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya, sikutip dari satneg.go.id.
Salah satu kebijakan utama yang menjadi sorotan adalah aturan penyimpanan DHE SDA, yang mewajibkan entitas penerima aset negara dan kredit dari bank pemerintah untuk menempatkan hasil ekspornya di bank nasional. Presiden Prabowo optimistis kebijakan ini mampu meningkatkan devisa negara secara signifikan.
Presiden Prabowo memperkirakan bahwa kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025 dan diharapkan mampu menambah devisa hingga USD80 miliar pada tahun pertama. Dengan penerapan penuh dalam satu tahun, total devisa yang dihasilkan bisa mencapai minimal USD100 miliar per tahun.
Selain DHE SDA, Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) pada 24 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk mendukung percepatan hilirisasi industri nasional dengan memanfaatkan total aset lebih dari USD900 miliar.
Dengan keberadaan Danantara Indonesia, pemerintah berharap dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi secara signifikan. Presiden Prabowo menyebut bahwa strategi hilirisasi ini bisa menggandakan hingga ratusan kali lipat nilai produksi sumber daya alam Indonesia.
"Total aset lebih dari USD900 miliar akan memungkinkan kita untuk mempercepat pembangunan industri hilirisasi. Nilai tambah bisa belasan kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali lebih besar," ungkap Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang lebih cerdas, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah bertujuan untuk melindungi kepentingan jangka panjang bangsa.
Menurut Presiden Prabowo, kebijakan inovatif seperti ini mungkin akan menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak. Namun, ia yakin bahwa dengan niat yang baik dan tekad yang kuat, Indonesia dapat membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi generasi mendatang.
"Hal-hal yang baru pasti mengundang pertanyaan. Tapi dengan niat baik, dengan belajar dari pengalaman, serta keinginan menegakkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kita yakin kekayaan negara akan terjaga demi anak cucu kita," tegasnya.
Presiden Prabowo menekankan bahwa seluruh kebijakan ekonomi ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Dengan langkah-langkah yang telah diambil, pemerintah optimistis Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi yang lebih tangguh di masa depan. (*)
Editor : Siti Nur Qasanah