JawaPos.com–Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menggencarkan program edukasi terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kuningan. Program tersebut untuk meningkatkan pemahaman serta akses pembiayaan formal.
Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan, edukasi KUR menjadi langkah strategis untuk mendorong UMKM agar mampu memanfaatkan fasilitas pembiayaan perbankan secara optimal dan berkelanjutan.
”UMKM tidak hanya membutuhkan pembiayaan, tetapi juga pemahaman yang memadai tentang skema KUR, tata cara pengajuan, serta kewajiban yang melekat di dalamnya,” kata Agus Muntholib seperti dilansir dari Antara.
Dia menyampaikan program edukasi tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi antara OJK Cirebon bersama Komisi XI DPR RI, perbankan nasional, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan. Edukasi KUR tersebut, dikemas dalam kegiatan yang melibatkan 300 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha di Kabupaten Kuningan.
Menurut Agus, kegiatan tersebut bertujuan mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan daya saing, serta menghindarkan pelaku usaha dari praktik rentenir dan pinjaman online ilegal.
”Selain itu, edukasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan agar UMKM lebih siap mengakses pembiayaan formal sesuai kebutuhan usahanya,” terang Agus Muntholib.
Dia menuturkan berdasar data OJK, hingga akhir November 2025, penyaluran KUR di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 25,97 triliun dengan outstanding sebesar Rp 21,84 triliun. Sedangkan, penyaluran KUR di Kabupaten pada periode yang sama baru terealisasi sebesar Rp 810,15 miliar dengan outstanding Rp 687,54 miliar.
Agus menilai pemanfaatan KUR di Kabupaten Kuningan, masih perlu terus didorong agar pelaku UMKM bisa mendapatkan suntikan modal usaha secara legal.
”Capaian tersebut, menunjukkan masih terbukanya ruang besar untuk optimalisasi penyaluran KUR melalui penguatan edukasi dan pendampingan UMKM,” tutur Agus Muntholib.
Dia mengakui tantangan di lapangan antara lain rendahnya pemahaman pelaku UMKM terkait KUR, termasuk persoalan kualitas kredit debitur yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Namun demikian, SLIK bukan satu-satunya parameter dalam pemberian KUR dan OJK tidak pernah mengeluarkan kebijakan pemutihan atau penghapusan data SLIK debitur.
”Kami terus mendorong UMKM untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya agar memiliki peluang lebih besar dalam mengakses pembiayaan KUR,” ujar Agus Muntholib.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Shohibul Imam mengatakan, program edukasi KUR perlu dijalankan secara konsisten. Hal itu agar kebijakan pembiayaan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh UMKM, termasuk pelaku usaha mikro di wilayah pinggiran.
Selain itu, dia mengatakan, pentingnya implementasi yang efektif dari kebijakan program KUR dari pemerintah, dengan menyerap aspirasi dari masyarakat.
”DPR dan OJK bersama perbankan serta lembaga terkait harus memastikan bahwa akses pembiayaan ini dapat dirasakan langsung oleh UMKM di daerah,” ucap Shohibul Imam.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah