Pemkab Cirebon Perbaiki 466 Unit RTLH di Sejumlah Desa pada 2026
JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan perbaikan sebanyak 466 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di sejumlah desa menjadi rumah layak huni pada 2026. Hal itu dilakukan melalui anggaran APBD.
Bupati Cirebon Imron mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan RTLH. Jumlahnya masih mencapai 12.146 unit berdasar data Sistem Informasi Manajemen Perumahan Kawasan Permukiman (Siperkim).
Menurut dia, perbaikan RTLH terus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), hingga kolaborasi lintas lembaga.
”Kami terus berupaya mempercepat penanganan RTLH agar masyarakat bisa tinggal lebih nyaman dan aman,” kata Imron dilansir dari Antara.
Selain mengandalkan APBD, kata dia, pemerintah daerah memperoleh bantuan program RTLH kawasan kumuh dari Pemprov Jabar sebanyak 15 unit di Desa Dawuan, Kecamatan Tengahtani, Cirebon. Sementara itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat pada 2026 dialokasikan sebanyak 25 unit yang berada di Desa Belawa, Kecamatan Lemahabang.
Imron mengatakan, pemerintah daerah masih terus mengusulkan tambahan bantuan RTLH kepada pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar, untuk mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni.
”Usul yang diajukan mencapai sekitar 1.000 unit kepada pemerintah pusat, serta sekitar 2.000 unit kepada Pemprov Jabar,” ungkap Imron.
Pada 2025, pemerintah daerah telah merealisasikan perbaikan sebanyak 437 unit RTLH yang berasal dari tiga sumber pendanaan berbeda. Imron mengaku sudah meninjau langsung rumah warga kategori RTLH di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Di desa tersebut, kata dia, terdapat 11 rumah warga yang akan dibangun kembali melalui program Bantuan Bedah Rumah se-Kabupaten Cirebon (BBRS) tahun 2026.
