Minggu, 19 Juli 2026
Logo

DPRD Jabar temukan 33 SMA/SMK di Cirebon-Kuningan Masih Menumpang

Jumat, 1 Mei 2026 | 18:45 WIB
Komisi V DPRD Jawa Barat melaksanakan rapat saat kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Cirebon, Rabu (29/4). (DPRD Jabar/Antara)
Komisi V DPRD Jawa Barat melaksanakan rapat saat kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Cirebon, Rabu (29/4). (DPRD Jabar/Antara)

 

JawaPos.com–Komisi V DPRD Jawa Barat menemukan fakta krusial terkait 33 bangunan SMA dan SMK di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kuningan, yang hingga kini masih berdiri di lahan menumpang milik desa.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat George Edwin Sugiharto mengatakan, hal tersebut memaksa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus merogoh kocek untuk membayar biaya sewa setiap tahun. Kondisi tersebut harus segera diselesaikan melalui kepastian hukum agar anggaran daerah tidak terus terbebani oleh biaya sewa aset pendidikan.

”Kami melihat masih ada 33 SMA dan SMK yang lahannya milik desa, sehingga provinsi masih harus mengeluarkan biaya sewa. Kami di Komisi V akan segera melakukan follow up dan menjalin komunikasi dengan Komisi I, karena mereka yang menginisiasi urusan aset seperti ini,” ujar George seperti dilansir dari Antara.

Persoalan legalitas ini menjadi sorotan utama karena menyangkut keberlangsungan fasilitas pendidikan publik. Pihaknya mendorong mekanisme ruislag atau tukar guling lahan sebagai jalan keluar permanen.

”Tujuannya jelas, supaya masalah sewa lahan desa ini bisa segera tuntas melalui mekanisme tukar guling lahan dengan provinsi,” ucap George Edwin Sugiharto.

Selain urusan sengketa lahan, George juga memberikan catatan kritis terhadap rencana peluncuran program unggulan baru, Sekolah Maung (Manusia Unggul). Dia menilai koordinasi dengan Dinas Pendidikan harus diperketat agar program ini tidak sekadar menjadi wacana prematur saat diluncurkan ke masyarakat.

”Sekolah Maung ini adalah hal yang baru bagi kita di Jawa Barat. Oleh karena itu, kami akan terus mendiskusikan konsepnya secara mendalam bersama Kepala Dinas dan seluruh jajaran,” tutur George Edwin Sugiharto.

Komisi V menekankan pentingnya akomodasi seluruh catatan dalam masa persiapan guna menjamin implementasi yang maksimal bagi dunia pendidikan di Jawa Barat.

”Kami ingin memastikan catatan-catatan dalam masa persiapan ini terakomodasi dengan baik agar implementasinya berjalan lancar demi hasil yang maksimal,” tandas George Edwin Sugiharto.


Artikel Terkait

Disbudpar Cirebon Masifkan Promosi Gali Potensi 90 Desa Wisata

Disbudpar Cirebon Masifkan Promosi Gali Potensi 90 Desa Wisata

Disbudpar Kabupaten Cirebon memasifkan kegiatan promosi untuk mengangkat potensi serta keunikan 90 desa wisata agar menarik lebih banyak kunjungan wisatawan

Pemkab Cirebon Upayakan Percepatan Perbaikan 12.146 RTLH

Pemkab Cirebon Upayakan Percepatan Perbaikan 12.146 RTLH

Pemkab Cirebon terus mengupayakan percepatan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Saat ini tercatat sebanyak 12.146 unit tersebar di berbagai desa.

Distan Cirebon Bantu Petani Antisipasi Dampak Kemarau

Distan Cirebon Bantu Petani Antisipasi Dampak Kemarau

Distan Kabupaten Cirebon bantu petani antisipasi dampak musim kemarau dengan menyiagakan pompa air, mempercepat masa tanam, serta mengarahkan penggunaan benih padi tahan kekeringan

Berita Terkini

Populer

LogoGraha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Telepon / Fax:
021-53699659 / 021-5349207
Epaper
Akses EpaperBerlangganan Koran Jawa Pos Digitalhttps://digital.jawapos.com
Download Google PlayDownload App Store
© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia