JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon mencanangkan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2026 untuk memperkuat tata kelola data desa. Yakni sebagai dasar pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat di wilayah setempat.
Kepala BPS Kabupaten Cirebon Januari Wibowo mengatakan, program Desa Cantik merupakan program nasional yang berfokus pada penguatan kapasitas aparatur desa dalam menyusun dan mengelola data statistik.
”Sekarang itu desa bukan lagi sebagai objek, tapi desa sebagai subjek,” kata Januari Wibowo dilansir dari Antara.
Baca Juga: Disdukcapil Cirebon Gencarkan Aktivasi IKD hingga Tingkat Desa
Dia menyebutkan pada 2026 terdapat tiga desa di Kabupaten Cirebon yang masuk dalam program Desa Cantik, kemudian dibina untuk mengikuti penilaian tingkat provinsi maupun nasional. Kabupaten Cirebon sebelumnya mencatat prestasi melalui Desa Karangwangi yang berhasil meraih juara pertama Desa Cantik tingkat Jawa Barat pada tahun lalu.
”Tahun lalu satu desa di Kabupaten Cirebon, Karangwangi, juara pertama se-Jawa Barat,” ujar Januari Wibowo.
Januari menilai, keberadaan data statistik di tingkat desa akan membuat proses pengambilan kebijakan menjadi lebih efektif. Sebab, seluruh kebutuhan dan potensi desa dapat dipetakan secara rinci.
Baca Juga: Pemkab Cirebon Perbaiki 466 Unit RTLH di Sejumlah Desa pada 2026
Dia menuturkan pendataan dalam program Desa Cantik mencakup berbagai aspek, mulai dari sanitasi layak, kondisi gizi masyarakat, akses air minum, hingga infrastruktur desa melalui program Potensi Desa (Podes).
BPS Kabupaten Cirebon pun mendorong sinkronisasi data desa dengan program lain seperti desa wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu agar pembangunan desa berjalan lebih terintegrasi.
Selain itu, pihaknya turut memberikan masukan strategis kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil survei lapangan, salah satunya terkait kebutuhan telur ayam untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih banyak dipasok dari luar daerah.
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron mengatakan data valid menjadi fondasi penting dalam penyusunan program pembangunan sehingga kebijakan pemerintah dapat tepat sasaran.
”Karena kita membangun itu harus berdasarkan data yang valid. Kalau datanya tidak valid, program nantinya tidak tepat sasaran,” ungkap Imron.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah