JawaPos.com–Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyebutkan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional, saat ini dalam kondisi aman untuk mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat pada arus mudik dan balik Lebaran 2026.
”Sampai evaluasi kemarin untuk arus mudik dan arus balik baik dari ketersediaan BBM, baik dari ketersediaan maupun keterjangkauan siap dan masih cukup untuk 21 hari kerja,” kata Herman Khaeron seperti dilansir dari Antara di Cirebon, Senin (9/3).
Dia mengatakan, kepastian tersebut diperoleh setelah Komisi VI DPR RI melakukan evaluasi bersama sejumlah pihak. Termasuk Pertamina, PLN, serta pemangku kepentingan sektor transportasi darat.
Baca Juga: BI Cirebon Siapkan Rp 3,89 Triliun untuk Penukaran Uang Lebaran 2026
Dia menyampaikan, stok energi tersebut akan terus ditambah menyesuaikan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, khususnya saat periode mudik dan arus balik Lebaran. Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan energi, meskipun saat ini harga minyak dunia mengalami kenaikan akibat konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur penting distribusi minyak mentah global.
Herman mengatakan, pemerintah memiliki sejumlah strategi, untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga energi global terhadap kondisi dalam negeri. Dia mencontohkan kebijakan pada masa Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika harga minyak dunia melonjak dan pemerintah menyesuaikan harga BBM dengan tetap memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
Kebijakan tersebut, kata dia, dinilai mampu menjaga ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mengendalikan dampak sosial akibat kenaikan harga energi. Pemerintah saat ini telah memperhitungkan berbagai faktor, termasuk peningkatan permintaan BBM saat momentum Idul Fitri.
Baca Juga: Polresta Cirebon Siapkan 16 Pos Pengamanan untuk Mudik Lebaran 2026
Dia meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki strategi, untuk menjaga ketersediaan energi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
”Presiden Prabowo, saya meyakini memiliki strategi, cara bagaimana mengelola situasi saat ini,” tutur Herman Khaeron.
Dia menambahkan pemerintah juga dapat mempertimbangkan skema kompensasi anggaran, untuk menahan kenaikan harga energi agar tidak melampaui daya beli masyarakat.
Baca Juga: IKA Spensa 88 Isi Ramadhan Mulai dari Buka Puasa Bersama, Bakti Sosial, hingga Halalbihalal
”Tentu ini pilihan-pilihan yang kita serahkan kepada pemerintah dan yang terpenting bahwa masyarakat, tetap tidak kehilangan sumber energi, tidak kehilangan bahan bakarnya, namun dengan harga terjangkau oleh daya belinya,” ucap Herman Khaeron.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah