JawaPos.com–Komisi V DPRD Jawa Barat menemukan adanya ironi pendidikan di Kabupaten Majalengka. Lulusan SMK negeri tercatat banyak terserap dunia industri, namun tidak dibarengi dengan fasilitas ruang kelas dan laboratorium praktik yang memadai.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Encep Sugiana mengungkapkan pertumbuhan jumlah siswa dan perkembangan program keahlian di wilayah Kantor Cabang Dinas Pendidikan IX, belum sebanding dengan ketersediaan infrastruktur belajar. Sehingga penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) menjadi kebutuhan mendesak.
”SMK ini sangat membutuhkan penambahan ruang kelas dan fasilitas praktik. Jumlah siswa dan program keahliannya terus berkembang, namun ruang belajar masih terbatas sementara lulusannya banyak terserap di industri sekitar," kata Encep seperti dilansir dari Antara.
Encep menjelaskan, keterbatasan ini dipicu dampak efisiensi anggaran pada 2025 yang merembet hingga ke level operasional cabang dinas. Akibatnya, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan bagi siswa menjadi terhambat.
”Dari sisi efisiensi, ada beberapa kendala operasional yang disampaikan, termasuk kebutuhan dukungan sarana dan prasarana yang masih perlu diperkuat,” ujar Encep Sugiana.
Menyikapi kondisi ini, Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, untuk melakukan pemetaan skala prioritas dalam penyusunan anggaran 2026 serta rancangan 2027. Hal tersebut agar pembangunan fasilitas tidak lagi sekadar formalitas, namun tepat sasaran.
Encep menegaskan, akan membawa temuan krisis ruang kelas ini ke dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Itu dilakukan guna memastikan adanya alokasi anggaran daerah maupun dukungan revitalisasi dari pemerintah pusat.
”Harapannya, kebutuhan prioritas di wilayah Majalengka dapat terakomodasi dalam kebijakan dan penganggaran provinsi sehingga pembangunan sektor pendidikan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ucap Encep.
Encep menambahkan, DPRD Jabar berkomitmen untuk terus mengawal agar sekolah-sekolah yang memiliki performa serapan industri tinggi, mendapatkan dukungan fasilitas yang setara guna menjaga kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah