JawaPos.com - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pihaknya tengah bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk mengupayakan izin operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daker Makkah. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan langsung ke KKHI pada Minggu (1/6/2025).
Kunjungan Menag ke KKHI bertujuan mengecek kesiapan layanan kesehatan menjelang puncak haji. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti pentingnya keberadaan KKHI sebagai fasilitas kesehatan darurat bagi jemaah Indonesia.
"Nanti kita akan melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memohon izin operasional KKHI Daker Makkah," ujar Menag, dilansir dari kemenag.go.id.
Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya telah bertemu dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, Menag menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan angka kematian jemaah haji asal Indonesia yang memerlukan evaluasi menyeluruh.
Menurut Menag, regulasi baru dari Pemerintah Arab Saudi mengharuskan seluruh pasien jemaah dirujuk ke rumah sakit lokal. Sementara itu, KKHI yang selama ini menjadi andalan belum mendapatkan izin beroperasi.
Padahal, kehadiran KKHI dinilai krusial untuk menangani pasien yang hanya memerlukan rawat jalan atau tindakan ringan. Selain itu, jemaah lebih nyaman ditangani oleh tenaga medis asal Indonesia yang menggunakan bahasa dan pendekatan yang mereka pahami.
"Banyak jemaah menahan sakit karena takut ke RS Saudi. Mereka merasa tidak ada teman, tidak bisa berkomunikasi, dan cenderung menolak dirawat meski kondisinya memburuk," jelas Menag.
Ia juga menegaskan bahwa KKHI bukan fasilitas kesehatan permanen, melainkan bersifat sementara. Namun, kehadirannya mampu memberikan rasa aman dan nyaman yang sangat penting bagi keberlangsungan ibadah jemaah.
Menag juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Indonesia. Dukungan diberikan sepenuhnya agar Menag dapat mengambil langkah diplomatik dalam melobi otoritas Saudi.
"Ini memang bukan wilayah kerja Kementerian Agama, tapi demi kemaslahatan jemaah, saya harus turun langsung menangani hal ini," katanya tegas.
Sejauh ini, Kementerian Kesehatan Arab Saudi telah memberikan sinyal positif. Namun, izin penuh masih menunggu pertimbangan akhir dari Kementerian Dalam Negeri terkait pemanfaatan fasilitas KKHI.
Menag berharap negosiasi ini bisa segera membuahkan hasil. Ia optimistis bahwa pemerintah Arab Saudi akan memahami urgensi operasional KKHI bagi kesehatan jemaah Indonesia. Keputusan ini diharapkan bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa selama pelaksanaan ibadah haji.