Skema tanazul merupakan kebijakan yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel mereka yang terletak di sekitar kawasan jamarat usai tengah malam, alih-alih bermalam di tenda Mina. Menurut Menag, kebijakan ini akan diterapkan pada sekitar 30 ribu jemaah yang telah ditentukan.
"Langkah ini merupakan upaya untuk mengurai kepadatan. Justru lokasi hotel lebih dekat ke tempat lontar jumrah dibandingkan tenda di Mina. Kami ingin jemaah lebih nyaman dan ibadah berjalan lebih lancar," ujar Menag dalam konferensi pers usai Sidang Isbat di Jakarta, Senin (27/5/2025), dilansir dari kemenag.go.id.
Ia juga menyampaikan rasa syukur atas lancarnya operasional haji hingga hari ke-27. Menurutnya, berbagai kendala kecil yang muncul di lapangan berhasil diselesaikan secara cepat dan efisien oleh tim di lapangan.
Salah satu tantangan yang sempat dihadapi adalah terpisahnya pasangan atau anggota keluarga seperti suami-istri, orang tua-anak, dan jemaah lansia maupun disabilitas. Namun, berkat koordinasi yang baik, persoalan ini segera teratasi oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).
"Alhamdulillah, kami berhasil menempatkan jemaah yang merupakan anggota keluarga dalam satu hotel agar mereka lebih nyaman," tutur Menag.
Selain itu, proses keberangkatan jemaah dari Indonesia juga berlangsung tertib. Menag menegaskan bahwa seluruh dinamika di awal musim haji sudah berhasil diatasi dengan baik.
"Insyaallah, hingga kloter terakhir tanggal 30 Mei, seluruh jemaah reguler sudah diberangkatkan," katanya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan kelancaran ibadah haji dan keselamatan jemaah di Tanah Suci.
"Mari kita panjatkan doa bersama agar para jemaah mendapatkan haji mabrur dan bangsa Indonesia terus diberi kedamaian," ajak Menag.
Terkait tata kelola DAM (denda haji), Menag mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pemotongan DAM dilakukan di Indonesia, bukan di Arab Saudi. Hal ini tentunya tetap merujuk pada fatwa dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"MUI tidak melarang pemotongan DAM di Indonesia secara mutlak. Mereka hanya meminta penjelasan soal ilat atau dasar hukumnya. Kami sedang menyusun penjelasan ini dan akan segera kami rampungkan," jelasnya.
Menag juga menyoroti potensi besar dari skema ini bagi ekonomi lokal. Jika 220 ribu kambing bisa dipotong di Indonesia, maka akan terjadi dampak ekonomi yang signifikan bagi para peternak dan masyarakat yang menerima manfaat.
"Potensi ini bisa memberdayakan sektor peternakan dalam negeri. Tapi tentu saja, semuanya harus dilakukan sesuai aturan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tambah Menag.
Menutup pernyataannya, Menag menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan kualitas layanan haji tahun ini. Walaupun biaya haji mengalami penurunan, kualitas layanan justru meningkat dan dirasakan langsung oleh para jemaah.
"Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Sekarang, mari kita serahkan hasilnya kepada Allah SWT. Semoga seluruh jemaah dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyuk dan kembali dengan selamat," pungkasnya.