JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon optimistis aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) bisa mencapai 30 persen dari total jumlah warga pada akhir 2026.
Kepala Disdukcapil Kota Cirebon Andi Armawan mengatakan, hingga November realisasi menyentuh 16,12 persen. Pemda terus berupaya menghadirkan pelayanan aktivasi IKD di sejumlah kecamatan.
"Kami memperluas pelayanan dengan mendatangi masyarakat. Setelah Kejaksan dan Pekalipan, sekarang kegiatan aktivasi mulai menjangkau Kecamatan Lemahwungkuk," kata Andi Armawan dilansir dari Antara.
Dia menyebutkan, IKD ke depan memiliki fungsi lebih luas karena dapat menjadi bagian dari sistem integrasi data pemerintah, untuk mendukung pelayanan publik secara digital.
Melalui integrasi tersebut, kata dia, pemerintah dapat memverifikasi data penduduk sekaligus memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pemutakhiran data Perlindungan Sosial (Perlinsos).
"IKD bisa membantu pemerintah mencocokkan data penduduk secara lebih menyeluruh, sehingga penentuan kelompok penerima perlindungan sosial memiliki dasar informasi akurat," ujar Andi Armawan.
Dia menyebutkan, data yang dibutuhkan mencakup identitas penduduk, kepemilikan rumah, aset, hingga informasi daya listrik pelanggan PLN yang dapat menjadi bahan pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil.
Untuk memperluas pendataan, Disdukcapil berkolaborasi dengan Dinas Sosial melalui pembentukan agen Perlinsos yang melibatkan unsur masyarakat, TNI, dan Polri.
Andi mengatakan, keterlibatan Polairud juga disiapkan untuk menjangkau penduduk di kawasan pesisir, mulai dari Kesenden, Kecamatan Lemahwungkuk, hingga wilayah perbatasan Kabupaten Cirebon.
