JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan komoditas jagung. Kebijakan itu untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Rumah Tani Nusantara dengan Kelompok Tani Mekarsari di Desa Karangsari, Kuningan.
”Ini bagian dari upaya besar membangun sistem pangan yang kuat dari hulu hingga hilir. Kita harus membangun pertanian yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga nilai tambah,” ujar Dian Rachmat Yanuar dilansir dari Antara.
Menurut dia, sektor pertanian perlu mendapat dukungan semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga swasta dan petani. Pihaknya menekankan pentingnya membangun ekosistem pertanian terintegrasi mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran guna memberikan nilai tambah.
Selain itu, Dian Rachmat Yanuar mendorong petani bertransformasi menjadi lebih modern dan profesional serta memperkuat kelembagaan kelompok tani agar berdaya saing. ”Dengan pengolahan yang baik, hasil pertanian akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi,” tutur Dian Rachmat Yanuar.
Sebelumnya, Pemkab Kuningan mencatat produksi jagung di daerah tersebut mencapai 8.015 ton pada periode Januari-Februari 2026.
Sementara itu, Direktur Utama Rumah Tani Nusantara Bahtiar mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari program pengembangan jagung seluas 2.500 hektare di Kabupaten Kuningan. Realisasi tanam saat ini, telah mencapai 435 hektare dan akan bertambah 50 hektare melalui kemitraan tersebut.
”Kami menargetkan 2.500 hektare, dan berharap sebagian besar dapat terealisasi di Kuningan,” papar Bahtiar.
Bahtiar menyampaikan komoditas jagung memiliki peran strategis sebagai bahan pangan, serta menjadi sumber energi alternatif seperti bioetanol. Kemitraan tersebut memberikan kemudahan bagi petani mulai dari akses permodalan, penyediaan sarana produksi hingga jaminan pembelian hasil panen dengan sistem pembayaran langsung.
