JawaPos.com–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) memperkuat kontribusi terhadap pembiayaan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal itu seiring meningkatnya kinerja industri tersebut.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengatakan, kinerja 18 BPR di Ciayumajakuning hingga Oktober 2025 menunjukkan perbaikan. Terutama dari sisi laba dan pertumbuhan aset.
Dia menyampaikan total laba BPR di wilayah tersebut, tercatat Rp 66,37 miliar atau berbalik dari posisi Oktober 2024 yang masih mencatat kerugian Rp 35,49 miliar. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi penguatan intermediasi perbankan, termasuk dalam mendorong percepatan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM di daerah.
Darwisman menjelaskan, aset BPR di Cirebon tumbuh 9,77 persen, meskipun terdapat perlambatan pada penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) serta sedikit penurunan penyaluran kredit.
Sementara rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat 5,28 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata kredit bermasalah (NPL) BPR di Jawa Barat yang mencapai 6,35 persen.
”Mudah-mudahan dengan evaluasi ini, seluruh BPR di Ciayumajakuning dapat membangun komitmen bersama untuk memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah,” ujar Darwisman seperti dilansir dari Antara.
Dia menekankan hadirnya Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan UMKM, menjadi peluang bagi BPR untuk menyusun kebijakan baru yang lebih inklusif.
Dia menyebutkan, setiap BPR, akan menyiapkan rencana bisnis 2026 yang memuat skema kemudahan pembiayaan UMKM, tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, tata kelola baik, serta manajemen risiko yang memadai.
Setelahnya, OJK akan melakukan evaluasi implementasi kebijakan tersebut untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah regulasi diberlakukan, termasuk peningkatan jumlah UMKM yang dibiayai serta kualitas portofolio kredit.
Dia mengatakan OJK tengah mendorong BPR menerapkan skema pembiayaan berbasis ekosistem atau close-loop. Sehingga seluruh produksi UMKM, mulai dari pertanian hingga ekonomi kreatif, terserap pasar secara berkelanjutan.
Dengan ekosistem tersebut, risiko kredit dapat ditekan karena UMKM memiliki kepastian pembelian melalui off-taker, baik lokal maupun ekspor. Darwisman mengemukakan peran BPR juga strategis dalam mendukung program pemerintah, seperti pembiayaan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bersubsidi.
”BPR bisa membiayai UMKM di sisi hulu, misalnya produksi telur, ayam, sayuran, hingga susu untuk kebutuhan SPPG,” ujar Darwisman.
Sementara itu, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan kualitas aset untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan BPR di tengah dinamika ekonomi.
”Jika BPR tidak adaptif dan tidak bertransformasi, maka sudah pasti akan tertinggal,” ungkap Agus Muntholib.
Agus menambahkan penguatan kualitas aset produktif membutuhkan pengelolaan risiko yang baik. Terutama penyelesaian kredit bermasalah melalui mekanisme lelang agunan maupun penyelesaian sengketa melalui jalur gugatan bila diperlukan.
Dia berkomitmen melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan secara humanis terhadap BPR agar stabilitas sektor jasa keuangan di Ciayumajakuning tetap terjaga.
”Kami berharap kolaborasi OJK dan BPR terus diperkuat sehingga pembiayaan sektor UMKM di Ciayumajakuning, meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ucap Agus Muntholib.
