Pemkab Kuningan Siapkan Posko Patroli Cegah Karhutla di Gunung Ciremai

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan, upaya tersebut melibatkan koordinasi lintas unsur mulai dari aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga partisipasi aktif masyarakat. Kebakaran hutan, baik akibat kelalaian maupun unsur kesengajaan, akan ditindak tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku.

”Posko harus dibentuk, pemantauan dilakukan secara real time, dan masyarakat dilibatkan melalui piket malam. Edukasi untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar juga harus digencarkan,” kata Dian Rachmat Yanuar seperti dilansir dari Antara.

Dia meminta camat menginstruksikan kepala desa dan lurah melakukan langkah preventif di wilayah masing-masing. Seperti patroli rutin dan penyiapan peralatan pemadaman awal.

Menurut Dian, koordinasi pentahelix antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, dan komunitas menjadi kunci kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan, lahan, serta kekeringan. Kebakaran hutan mengancam kelestarian ekosistem dan menimbulkan kerugian ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sepanjang 2024, kata dia, tercatat 629 kejadian kebakaran hutan di Indonesia yang menghanguskan lebih dari 283 ribu hektare lahan.

”Kami berharap kondisi tersebut tidak terjadi di Ciremai, yang menjadi sumber kehidupan dan identitas masyarakat Kuningan,” ujar Dian Rachmat Yanuar.

Bupati berharap langkah terpadu itu mampu memperkuat pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pasca kebakaran. Sehingga kelestarian Gunung Ciremai tetap terjaga demi keberlangsungan ekosistem.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah mengatakan, potensi kebakaran di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) mencapai 3.000 hektare. Terutama di wilayah utara dan barat daya yang banyak ditumbuhi semak belukar serta alang-alang.

”Luas potensi itu setara 20 persen dari total wilayah TNGC. Mayoritas berada di Kabupaten Kuningan, sisanya di Majalengka dan Cirebon,” terang Rina Sa’adah.