JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Kuningan, mengembangkan kelapa sebagai komoditas unggulan daerah untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan meningkatkan nilai tambah bagi petani.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah mengatakan, komoditas kelapa memiliki potensi besar karena tersebar di sejumlah wilayah dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat pedesaan.
Dia menjelaskan, pengembangan komoditas kelapa ke depan tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi, namun diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan kemitraan usaha agar petani memperoleh nilai tambah lebih besar.
Baca Juga: Anggota DPR: Inovasi Garam Kristal di Indramayu Layak Dikembangkan
”Kami ingin kelapa di Kuningan tidak lagi diposisikan sebagai komoditas pelengkap, tetapi menjadi komoditas strategis yang mampu memberikan nilai tambah dan menggerakkan ekonomi pedesaan,” ujar Wahyu Hidayah dilansir dari Antara.
Produksi kelapa di Kabupaten Kuningan pada 2025 mencapai sekitar 3.588,41 ton, dengan luas lahan kurang lebih 4.007 hektare. Namun demikian, kata Wahyu, pengembangan komoditas tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari pola budidaya tradisional, skala usaha petani yang kecil, hingga keterbatasan akses pasar.
Selain itu, dia menyebutkan pemasaran kelapa di daerah masih bergantung pada pasar lokal dan peran tengkulak sehingga posisi tawar petani belum optimal.
Baca Juga: Disperdagin Catat Jumlah IKM di Kabupaten Cirebon Meningkat
”Industri pengolahan kelapa di daerah juga belum berkembang optimal sehingga nilai tambah yang diterima petani masih rendah,” terang Wahyu Hidayah.
Dia menuturkan pemerintah daerah menjalankan program peremajaan tanaman dan intensifikasi budi daya di sejumlah wilayah, untuk memperkuat pengembangan komoditas tersebut. Pada 2025, lanjut Wahyu, pemerintah daerah telah menyalurkan 38.500 bibit kelapa genjah serta 115.500 kilogram pupuk organik guna mendukung pengembangan sekitar 350 hektare lahan.
Selain itu, Diskatan mengusulkan pengembangan kelapa seluas 550 hektare dan telah memperoleh persetujuan pengembangan untuk 200 hektare dari pemerintah pusat pada 2026. Wahyu menyampaikan pula penguatan kemitraan usaha dan tata niaga diperlukan agar komoditas kelapa, memiliki daya saing lebih tinggi serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Dia menambahkan, pendalaman terkait struktur pasar dan pola kemitraan komoditas kelapa tersebut dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia pada Senin (4/5).
”Dengan menggali data tata niaga dan kondisi riil sektor kelapa di Kabupaten Kuningan, bisa menjadi bagian dari penguatan persaingan usaha yang sehat di sektor perkebunan,” ucap Wahyu Hidayah.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah