JawaPos.com–Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong penguatan peran perempuan serta perlindungan bagi pekerja migran, khususnya di Kabupaten Cirebon.
Arifah mengatakan, peran perempuan pada ranah keluarga bisa diperkuat dengan menerapkan pola asuh anak yang tepat. Perempuan memiliki peran dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman untuk mencegah kekerasan terhadap anak.
”Kami ingin memastikan perempuan di Kabupaten Cirebon memiliki peran kuat dalam pola pengasuhan anak, sehingga dapat menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan,” kata Arifah Fauzi seperti dilansir dari Antara.
Dia mengatakan, sudah berdialog dengan warga di Kabupaten Cirebon, serta mengajak mereka untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman bagi perempuan dan anak sehingga terbebas dari potensi kekerasan. Upaya ini tidak bisa dilakukan Kementerian PPPA sendiri, melainkan memerlukan sinergisitas dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan legislatif.
”Kolaborasi harus dilakukan, karena kementerian kami tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri,” ujar Arifah Fauzi.
Selain mendorong penguatan perempuan, dia juga menyoroti pemulangan 564 warga negara Indonesia bermasalah (WNIB) dari Thailand dan Myanmar beberapa waktu lalu. Dari total WNIB yang dipulangkan, sekitar 109 di antaranya adalah perempuan.
Arifah menegaskan, Kementerian PPPA akan berkoordinasi dengan instansi terkait, agar proses reintegrasi berjalan baik bagi para korban.
”Kemarin mereka (WNIB) sudah ditempatkan sementara di Wisma Haji untuk mendapatkan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial guna memastikan pemulihan fisik dan mental sebelum kembali ke daerah masing-masing,” terang Arifah Fauzi.
Dia menambahkan, Kementerian PPPA juga akan mengoptimalkan peran Ruang Bersama Indonesia (RBI), sebagai pusat informasi dan pengaduan bagi korban perdagangan orang serta kekerasan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk RBI di setiap desa guna memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Dengan program ini, pihaknya yakin pemerintah di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dapat meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak.
”Kami berharap dengan adanya RBI di setiap desa, perlindungan terhadap perempuan dan anak bisa lebih maksimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” kata Selly.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah