Presiden Prabowo: Giant Sea Wall Jadi Prioritas Nasional untuk Lindungi Pantai Utara Jawa
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai pembangunan proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Proyek ini disebut sebagai salah satu infrastruktur vital yang harus segera direalisasikan demi melindungi kawasan pesisir dari dampak perubahan iklim.
"Saya ingin emphasize, saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa," tegas Presiden Prabowo dalam pidato kuncinya di Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/05/2025), dilansir dari setneg.go.id.
Presiden mengungkapkan bahwa gagasan pembangunan Giant Sea Wall sebenarnya sudah ada sejak 1995. Namun, dengan tantangan iklim yang semakin ekstrem, proyek ini kini menjadi semakin mendesak untuk segera diwujudkan.
Rencananya, tanggul laut raksasa ini akan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Estimasi total biaya pembangunannya diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika.
Untuk tahap awal, pembangunan akan difokuskan di wilayah Teluk Jakarta. Presiden menyampaikan bahwa penyelesaian tahap awal ini diperkirakan memakan waktu sekitar 8 hingga 10 tahun.
“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu,” tegas Presiden.
Guna mengawal pelaksanaan proyek besar ini, Presiden menyatakan akan segera membentuk lembaga khusus yang dinamakan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Lembaga ini akan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pengawasan proyek.
Presiden juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta, dalam pendanaan pembangunan tahap awal di Teluk Jakarta.
“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan 8-10 miliar dolar. Kalau 8-10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan,” jelas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden memaparkan skema pembagian pendanaan tahap awal, di mana pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta akan menanggung masing-masing setengah dari total kebutuhan biaya.
“Kalau 8 miliar dolar katakanlah 8 tahun berarti 1 miliar dolar, 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah,” tutur Presiden sambil bercanda.
Meski bertekad menggunakan kekuatan nasional, Presiden tetap membuka peluang bagi kerja sama internasional. Perusahaan dari berbagai negara dipersilakan berpartisipasi dalam proyek ini.
“Kita terbuka perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” pungkas Presiden.
Dilansir dari setneg.go.id, proyek Giant Sea Wall diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi mitigasi bencana rob, abrasi pantai, dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.
