Pemkab Majalengka Percepat Realisasi Pembangunan Sekolah Rakyat
JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Majalengka mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat. Pemkab memastikan kesiapan lahan dan akses pembangunan fasilitas di daerah tersebut.
Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan, percepatan dilakukan agar pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program strategis nasional dapat segera direalisasikan. ”Peninjauan ini untuk memastikan seluruh persiapan, baik lahan maupun aksesibilitas, sudah siap sebelum masuk tahap konstruksi fisik,” kata Eman Suherman seperti dilansir dari Antara.
Dia menyebutkan pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas tujuh hektare di Majalengka untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan tersebut telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Sekolah tersebut, kata dia, diproyeksikan memiliki daya tampung hingga 100 siswa dan direncanakan memasuki tahap peletakan batu pertama pada Februari 2026. Pembangunan Sekolah Rakyat di Majalengka diperkirakan menyerap anggaran sekitar Rp 6,5 miliar yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.
”Pemerintah daerah mengapresiasi perhatian khusus Bapak Presiden terhadap sektor pendidikan di Kabupaten Majalengka,” ujar Eman Suherman.
Dia mengatakan salah satu fokus utama dalam persiapan pembangunan. Yakni pengaturan akses kendaraan berat selama proses konstruksi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
Eman Suherman memutuskan membuka jalur logistik alternatif sepanjang 170 meter, untuk meminimalkan dampak sosial serta mencegah kerusakan jalan lingkungan. ”Kami akan menyewa lahan milik warga selama satu tahun untuk dijadikan akses jalan alternatif,” ungkap Eman Suherman.
Pembiayaan penyediaan jalur logistik tersebut, lanjut Eman, akan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai bentuk komitmen daerah mendukung program strategis nasional.
Dia menyampaikan selain Sekolah Rakyat, Kabupaten Majalengka juga berpeluang menerima program lanjutan. Yakni berupa Sekolah Terpadu jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas hingga 1.000 siswa.
”Program lanjutan tersebut membutuhkan lahan sekitar 30 hektare dan sangat bergantung pada tingkat kesiapan daerah, dalam memenuhi persyaratan teknis dan administrasi,” ucap Eman Suherman.
