Komisi VII DPR Dorong Penguatan Ekosistem Industri Perkapalan
JawaPos.com–Komisi VII DPR RI mendorong penguatan industri perkapalan nasional agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap daya saing industri dalam negeri. Terutama di sektor logistik dan konektivitas maritim.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan telah melakukan kunjungan kerja spesifik di Cirebon untuk melihat kondisi galangan berskala kecil yang dikelola PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
”Dari tujuh galangan kapal yang mereka miliki, Cirebon ini adalah salah satu galangan kapal yang terkecil,” kata Lamhot seperti dilansir dari Antara di Cirebon.
Dia menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan, untuk melihat langsung kondisi dan memberikan dorongan agar fasilitas yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap dapat berkembang.
”Justru kami sengaja datang ke sini (Cirebon) untuk melihat galangan kapal yang terkecil yang dikelola mereka,” ungkap Lamhot Sinaga.
Menurut dia, industri perkapalan, khususnya di sektor galangan, saat ini belum menjadi sektor yang mendapat perhatian besar dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Padahal, Indonesia sebagai negara maritim memerlukan armada perkapalan yang kuat guna mendukung konektivitas, logistik, dan mobilitas antar daerah.
Dia menilai ekosistem bisnis industri galangan kapal belum tumbuh optimal, terlihat dari dominasi pemain swasta dibanding BUMN yang hanya menguasai sekitar dua persen.
”Terus terang, sekarang ini kan industri perkapalan ini belum bisa menopang dalam konteks daya saing industri nasional. Kehadiran kami ke sini ingin mendorong hal tersebut,” tutur Lamhot Sinaga.
Lamhot menuturkan banyak sektor membutuhkan dukungan kapal nasional, termasuk pertambangan yang memerlukan tongkang maupun fasilitas penyimpanan. Kebutuhan kapal nasional sebenarnya bisa diproduksi oleh industri dalam negeri, apabila dukungan ekosistem dan kebijakan lebih diperkuat.
Daerah pesisir seperti Cirebon dan Subang memiliki potensi besar untuk pengembangan galangan. Lamhot Sinaga mencontohkan Batam sebagai kawasan yang berhasil untuk sektor tersebut, meski bukan daerah pesisir, tetapi tumbuh karena statusnya sebagai free trade area yang menawarkan banyak kemudahan.
”Mungkin insentif-insentif seperti itu ke depan yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, sehingga ekosistem industri kapal nasional ini bisa tumbuh dan berkembang,” tandas Lamhot Sinaga.
Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Rudolf Valintino Bey menyambut baik kunjungan Komisi VII DPR. Sebab, menjadi dorongan penting bagi perusahaannya dalam menghadapi berbagai kendala regulasi dan pengembangan usaha.
Dia mengatakan, Komisi VII DPR merespons baik kebutuhan industri perkapalan dan siap memberikan dukungan, termasuk melalui koordinasi dengan Komisi VI.
Rudolf menambahkan, dukungan parlemen diharapkan mampu memberikan ruang regulasi yang lebih berpihak pada penguatan galangan kapal nasional agar dapat berkembang dan menopang kebutuhan industri dalam negeri.
”Komisi VII DPR RI sangat merespons tentang industri perkapalan, dan kunjungan beliau itu membuat kami lebih semangat,” papar Rudolf Valintino Bey.
