OJK Cirebon Layani 1.680 Konsultasi dan Pengaduan Konsumen di Ciayumajakuning
JawaPos.com–Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon melayani 1.680 konsultasi dan pengaduan konsumen jasa keuangan di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka serta Kuningan (Ciayumajakuning) selama periode Januari hingga 14 November 2025.
Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan, layanan tersebut berasal dari berbagai saluran yang disediakan OJK. Hal itu untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi maupun menyampaikan keluhan terkait sektor jasa keuangan.
”Sebanyak 77,20 persen atau 1.297 layanan disampaikan langsung melalui walk-in ke Kantor OJK,” kata Agus Muntholib seperti dilansir dari Antara.
Dia menjelaskan, layanan yang diterima melalui saluran telepon tercatat 95 konsultasi, sedangkan pengaduan yang disampaikan lewat Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) mencapai 288 laporan. Sektor fintech lending menjadi bidang yang paling banyak dikeluhkan masyarakat Ciayumajakuning, yakni 566 laporan.
”Pengaduan terkait bank umum juga tetap tinggi dengan 520 laporan,” ujar Agus Muntholib.
Agus mengatakan, pada program ini masyarakat umum menjadi kelompok pelapor terbesar dengan 585 layanan, diikuti pegawai swasta, wirausaha, dan ibu rumah tangga. Selain menangani keluhan, OJK Cirebon telah memproses 10.167 permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), baik secara daring maupun luring hingga pertengahan November 2025.
Agus menyebutkan dari sisi jenis masalah, layanan terbanyak masih terkait SLIK, sedangkan laporan penipuan sektor jasa keuangan menempati posisi kedua dengan 298 layanan.
”Setelahnya, kami juga mencatat adanya permintaan informasi sektor keuangan mencapai 200 layanan, penyalahgunaan data 108 layanan, serta permintaan keringanan angsuran sebanyak 89 layanan,” ujar Agus Muntholib.
Dia menegaskan, seluruh permasalahan yang disampaikan masyarakat dapat direspons dengan baik melalui proses klarifikasi, fasilitasi dan penyelesaian secara tuntas sesuai mekanisme perlindungan konsumen OJK. Pihaknya turut memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajiban dalam penggunaan produk keuangan.
”Seluruh permasalahan yang disampaikan dapat ditangani dengan baik melalui proses klarifikasi dan fasilitasi. Kami juga memberikan edukasi agar masyarakat lebih waspada terhadap risiko sektor jasa keuangan,” ucap Agus Muntholib.
