Pemkot Cirebon Prioritaskan Penanganan Saluran Air di Jalan Nasional
JawaPos.com–Pemerintah Kota Cirebon memprioritaskan penanganan saluran air yang berada di bawah ruas jalan nasional di Kelurahan Pegambiran. Hal itu sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat dalam program Sapa Warga.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan, persoalan saluran air tersebut telah masuk dalam agenda prioritas tahun ini melalui mekanisme anggaran perubahan. Saluran air yang dimaksud berada di bawah Jalan Ahmad Yani yang berstatus ruas jalan nasional. Kondisi ini menjadikan penanganannya lebih kompleks karena melibatkan infrastruktur lintas kewenangan.
“Kami sudah antisipasi sejak beberapa bulan lalu. Termasuk untuk penerangan jalan dan saluran di ruas nasional, sudah ada komunikasi dengan Kementerian Perhubungan,” ujar Effendi Edo seperti dilansir dari Antara.
Pemkot sudah menerima informasi, kalau saluran tersebut mengalami penyempitan signifikan dari lebar awal dua meter menjadi sekitar 30 sentimeter di ujung aliran. Kemudian di permukaan, terdapat kabel utilitas dan jaringan lainnya yang memperparah penyumbatan pada saluran tersebut.
Wli kota menjelaskan, dinas terkait sebenarnya telah menyiapkan alat berat untuk pengerjaan. Namun belum bisa digunakan karena kondisi tanah di lokasi tidak cukup kuat menopang beban.
Selain saluran air, kata dia, warga juga menyampaikan sejumlah usul lain. Seperti perbaikan jalan lingkungan serta permintaan pembangunan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) komunal.
Namun, dia menuturkan, pembangunan MCK masih terkendala ketersediaan lahan pada kawasan tersebut. “Kita perlu lokasi yang pasti. Kalau belum ada lahannya, belum bisa dibangun,” tutur Effendi Edo.
Edo mengatakan, beberapa keluhan lain yang disampaikan warga, telah masuk dalam skema penanganan tahun ini. Pihaknya menargetkan pelaksanaan dapat dilakukan secara serentak, setelah pembahasan anggaran perubahan di tingkat pemerintah daerah dirampungkan.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, program Sapa Warga akan terus digelar secara bergilir di seluruh kelurahan. Hal itu sebagai strategi pendekatan partisipatif dan responsif dari pemerintah daerah.
“Melalui program ini, kami ingin memastikan pembangunan sesuai kebutuhan warga, dan berjalan tepat sasaran,” tandas Effendi Edo.
