Dispendik Cirebon Jamin SPMB 2025 tanpa Praktik Titipan

A
Penulis: Antara❯
Kepala Disdik Kabupaten Cirebon Ronianto. (Fathnur Rohman/Antara)
Kepala Disdik Kabupaten Cirebon Ronianto. (Fathnur Rohman/Antara)

JawaPos.com–Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Cirebon menjamin pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 berjalan bersih tanpa praktik titipan dan intervensi pihak mana pun.


”Kami pastikan pelaksanaan SPMB tahun ini bebas dari titipan dan intervensi. Biarkan kami bekerja sesuai dengan regulasi agar hasilnya adil dan berkualitas,” kata Kepala Disdik Kabupaten Cirebon Ronianto seperti dilansir dari Antara di Cirebon.

Dia menyebutkan, langkah pertama untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan melaksanakan deklarasi bersama instansi terkait lain, serta penandatanganan pakta integritas pelaksanaan SPMB. Pakta integritas yang ditandatangani seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan merupakan bentuk komitmen untuk menjaga transparansi dan integritas dalam proses penerimaan murid baru.

”Kami ingin semua pihak mendukung pelaksanaan SPMB yang bersih dan sesuai aturan. Tidak boleh ada tekanan atau permintaan khusus dari mana pun,” tandas Ronianto.

Ronianto menyampaikan, meskipun secara teknis tidak banyak perubahan dari tahun sebelumnya, pelaksanaan SPMB disesuaikan dengan pendekatan domisili untuk memrioritaskan siswa dari wilayah sekitar sekolah.

”Contohnya SMPN 1 Suranenggala di Desa Keraton, maka anak-anak dari Desa Keraton menjadi prioritas. Ini berdasar desa kedudukan, bukan zonasi,” terang Ronianto.

Dia mengatakan pula, kebijakan itu untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak yang tinggal di dekat sekolah, untuk mengakses pendidikan dengan lebih mudah.

”Kami ingin prinsip keadilan dan pemerataan tetap menjadi dasar utama dalam pelaksanaan SPMB,” tutur Ronianto.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron memastikan pelaksanaan SPMB harus bersih dari segala bentuk diskriminasi, baik terhadap latar belakang sosial, ekonomi, maupun jabatan orang tua siswa.

”Tidak ada pembedaan antara anak pejabat, orang kaya, atau masyarakat biasa. Semua ikut aturan yang sama,” ungkap Imron.

Dia mengatakan bahwa proses penerimaan murid baru di Kabupaten Cirebon tidak boleh dibebani pungutan apa pun di luar ketentuan resmi.

”SPMB ini gratis. Tidak ada uang gedung, tidak ada utang, dan tidak boleh ada titipan-titipan. Ini sudah jadi kesepakatan kita bersama,” ucap Imron.

Dia berharap deklarasi bersama ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Kabupaten Cirebon yang mengedepankan kejujuran dan integritas.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Artikel Terkait

Dinkes Cirebon sebut Desa Siaga TB sudah berjalan di 61 lokasi

Dinkes Cirebon sebut Desa Siaga TB sudah berjalan di 61 lokasi

Dinkes Kabupaten Cirebon mencatat program Desa Siaga Tuberkulosis (TB) sudah dilaksanakan di 61 desa dari total 424 desa dan kelurahan

Dinkes Cirebon Catat Cakupan CKG Capai 46 Persen pada November 2026

Dinkes Cirebon Catat Cakupan CKG Capai 46 Persen pada November 2026

Dinkes Kabupaten Cirebon mencatat cakupan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah mencapai 46 persen dari sasaran sekitar 2,4 juta penduduk hingga 13 November 2026

Dinkes Cirebon Temukan 156 Kasus TB dari Pemeriksaan 38 Ribu Warga

Dinkes Cirebon Temukan 156 Kasus TB dari Pemeriksaan 38 Ribu Warga

Dinkes Kabupaten Cirebon menemukan 156 kasus tuberkulosis (TB) positif dari pemeriksaan kesehatan terhadap sekitar 38 ribu warga

Berita Terkini

Populer