Disnaker Cirebon Minta Pengusaha Tambang Daftarkan Pekerja ke BPJS

A
Penulis: Antara❯
Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto. (Fathnur Rohman/Antara)
Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto. (Fathnur Rohman/Antara)

JawaPos.com–Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon meminta seluruh pengusaha tambang mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu menyusul insiden longsor di Gunung Kuda yang menewaskan puluhan korban. 


Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto mengatakan, langkah ini menjadi tindak lanjut setelah pemerintah daerah bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan melakukan evaluasi awal terhadap insiden tersebut. 

”Dari beberapa korban, hanya satu orang yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sisanya belum. Ini menunjukkan mayoritas belum terlindungi,” kata Novi Hendrianto seperti dilansir dari Antara.

Dia menjelaskan, para pekerja tambang rakyat seperti di Gunung Kuda tergolong sebagai pekerja rentan. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Novi menyebutkan, pekerja rentan meliputi buruh lepas, petani, hingga nelayan, yang tidak memiliki hubungan kerja tetap dan minim perlindungan.  Disnaker sedang berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun surat edaran yang mewajibkan pengusaha tambang mendaftarkan pekerja dalam empat program BPJS Ketenagakerjaan. 

Dia menyampaikan, empat program tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan. 

”Itu akan menjadi saran dari pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan minimum bagi para pekerja,” ungkap Novi Hendrianto. 

Dia mengatakan, tanggung jawab ini bukan semata menjadi beban pekerja, melainkan juga harus menjadi kewajiban dari pengusaha tambang sebagai pemberi kerja. Disnaker mendorong agar aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ditegakkan secara menyeluruh di sektor pertambangan rakyat, dengan memperkuat pengawasan dan edukasi kepada pemilik tambang.

”Keselamatan kerja harus menjadi bagian dari budaya kerja. Tidak boleh ada lagi aktivitas berisiko tinggi yang abai terhadap perlindungan tenaga kerja,” tandas Novi Hendrianto.

Menurut dia, insiden ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kelompok tersebut, termasuk menjajaki skema bantuan dan stimulus untuk perlindungan sosial mereka. 

”Kami sedang bahas kemungkinan adanya pelatihan untuk keluarga korban, terutama ibu-ibu, agar bisa memperoleh bantuan modal usaha dan melanjutkan penghidupan keluarganya,” tutur Novi Hendrianto.

Selain itu, lanjut Novi, pemerintah daerah juga memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak korban, terutama yang masih menempuh jenjang pendidikan dasar dan menengah.

”Untuk anak-anak SMA dan SMK, kami akan bantu kawal agar bisa masuk ke dunia kerja, termasuk jika diperlukan rekomendasi pemerintah daerah,” ujar Novi Hendrianto.

Dia berharap peristiwa di Gunung Kuda dapat menjadi titik awal pembenahan perlindungan pekerja rentan di sektor informal, agar kejadian serupa tidak terulang lagi.


Artikel Terkait

Dinkes Cirebon sebut Desa Siaga TB sudah berjalan di 61 lokasi

Dinkes Cirebon sebut Desa Siaga TB sudah berjalan di 61 lokasi

Dinkes Kabupaten Cirebon mencatat program Desa Siaga Tuberkulosis (TB) sudah dilaksanakan di 61 desa dari total 424 desa dan kelurahan

Dinkes Cirebon Catat Cakupan CKG Capai 46 Persen pada November 2026

Dinkes Cirebon Catat Cakupan CKG Capai 46 Persen pada November 2026

Dinkes Kabupaten Cirebon mencatat cakupan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah mencapai 46 persen dari sasaran sekitar 2,4 juta penduduk hingga 13 November 2026

Dinkes Cirebon Temukan 156 Kasus TB dari Pemeriksaan 38 Ribu Warga

Dinkes Cirebon Temukan 156 Kasus TB dari Pemeriksaan 38 Ribu Warga

Dinkes Kabupaten Cirebon menemukan 156 kasus tuberkulosis (TB) positif dari pemeriksaan kesehatan terhadap sekitar 38 ribu warga

Berita Terkini

Populer