Pemkab Kuningan Usulkan Program Kolaboratif untuk Daerah Konservasi

A
Penulis: Antara❯
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar (tengah) saat bertemu dengan Menhut Raja Juli Antoni (kanan) di Jakarta, Senin (2/6). (Pemkab Kuningan/Antara)
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar (tengah) saat bertemu dengan Menhut Raja Juli Antoni (kanan) di Jakarta, Senin (2/6). (Pemkab Kuningan/Antara)

JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan mengusulkan serangkaian program kolaboratif ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk memperkuat peran daerah konservasi dalam pelestarian lingkungan.


Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan, usul tersebut sudah disampaikan langsung kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam sebuah audiensi pada awal pekan ini. Kolaborasi antara pusat dan daerah diperlukan agar kontribusi ekologis daerah, seperti Kuningan, bisa dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

”Kami ingin membangun sinergisitas konkret yang memastikan pelestarian hutan berjalan beriringan dengan keadilan sosial dan fiskal,” kata Dian Rachmat Yanuar seperti dilansir dari Antara.

Dian menjelaskan Kabupaten Kuningan memiliki tutupan hutan mencapai 46 persen dari total wilayahnya, mencakup hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Kawasan ini menjadi penyangga ekologis utama di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan (Ciayumajakuning), dan sekitarnya.

Selain menjaga tutupan hutan, kata dia, Kuningan juga berperan vital dalam penyediaan air bersih dan sistem irigasi di wilayah hilir. Air dari kawasan hutan Kuningan mengaliri PDAM Kuningan dan Cirebon, serta mendukung pertanian di Indramayu hingga Brebes.

Dian mengemukakan komitmen menjaga kawasan konservasi justru membuat pembangunan di desa sekitar hutan terhambat. Sebab, keterbatasan eksploitasi lahan.

”Banyak desa di sekitar hutan masih tertinggal. Padahal mereka berperan besar menjaga ekosistem,” ujar Dian.

Pemkab Kuningan mengusulkan sejumlah program kolaboratif ke Kemenhut, termasuk percepatan legalisasi lahan perhutanan sosial, penguatan kelembagaan masyarakat desa hutan (LMDH), dan fasilitasi akses pasar hasil hutan rakyat. Pihaknya juga mengajukan permohonan izin pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas milik Perum Perhutani untuk budi daya pangan, seperti padi gogo dan jagung.

”Kami ingin masyarakat sekitar hutan bisa menanam tanpa harus merusak. Ini wujud keseimbangan,” ujar Dian Rachmat Yanuar.

Dia menuturkan usul lain adalah pengembangan ekowisata konservasi di zona penyangga Taman Nasional Gunung Ciremai sebagai destinasi edukatif dan partisipatif. Serta kolaborasi dalam pengembangan kawasan agroforestri terpadu berbasis komunitas.

Di bidang fiskal, lanjut dia, Pemkab Kuningan meminta agar Kemenhut mendorong penerapan skema insentif-disinsentif berbasis ekologi. Contohnya seperti Transfer Anggaran Ekologis (TAEk), DAK sektoral konservasi, serta akses terhadap program REDD+ dan perdagangan karbon.

”Kolaborasi pusat dan daerah akan jadi kunci keberhasilan. Kami ingin menunjukkan bahwa daerah konservasi bisa menjadi contoh pembangunan yang hijau, produktif, dan berkeadilan,” ucap Dian.


Artikel Terkait

Pemkab Kuningan Sebut Ekonomi Tumbuh 6,94 Persen pada Triwulan II 2026

Pemkab Kuningan Sebut Ekonomi Tumbuh 6,94 Persen pada Triwulan II 2026

Pemkab Kuningan menyebut pertumbuhan ekonomi mencapai 6,94 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan II 2026

Berita Terkini

Populer