Pemkab Cirebon Usulkan Pembentukan Raperda KTR dan Kependudukan

A
Penulis: Antara❯
Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya (tengah). (Fathnur Rohman/Antara)
Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya (tengah). (Fathnur Rohman/Antara)

JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Cirebon mengusulkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yakni tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk segera dibahas DPRD.


Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya mengatakan, pengusulan raperda KTR, bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat dengan mengurangi dampak negatif asap rokok bagi perokok aktif maupun pasif.

”Regulasi ini penting untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok serta mewujudkan udara yang bersih dan sehat di Kabupaten Cirebon,” kata Wahyu Mijaya seperti dilansir dari Antara di Cirebon.

Dasar aturan tersebut, kata dia, mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Raperda ini nanti mengatur area yang dilarang untuk kegiatan merokok maupun segala aktivitas promosi terkait produk tersebut.

”Area yang dilarang itu misalnya fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat ibadah, tempat kerja, dan tempat umum lainnya yang ditetapkan,” ujar Wahyu Mijaya.

Wahyu meyakini jika raperda ini segera disahkan, kesadaran masyarakat bisa meningkat serta perokok pemula dapat dicegah. ”Atas dasar itu, kami menilai penting agar raperda ini bisa dibahas dan segera disahkan DPRD Kabupaten Cirebon. Kami juga mengusulkan raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,” tutur Wahyu Mijaya.

Dia menyebutkan, aturan ini harus dibuat, untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih optimal bagi warga di Kabupaten Cirebon. Rancangan regulasi tersebut, bisa memberikan perlindungan terhadap dokumen kependudukan masyarakat tanpa diskriminasi.

”Tujuan dibuatnya raperda ini adalah untuk memberikan pemenuhan atas hak administrasi penduduk, dalam pelayanan publik,” tutur Wahyu Mijiaya.

Dia menambahkan, Kabupaten Cirebon sebelumnya telah memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun, perda tersebut dinilai perlu diperbarui agar sesuai dengan kondisi saat ini.

”Regulasi ini perlu adanya penyesuaian agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat saat ini,” ucap Wahyu Mijaya.


Artikel Terkait

Jadwal Sholat Cirebon Sabtu, 21 November 2026

Jadwal Sholat Cirebon Sabtu, 21 November 2026

Jadwal sholat untuk wilayah Cirebon pada Sabtu, 21 November 2026.

 Jadwal Sholat Cirebon Rabu, 18 November 2026

Jadwal Sholat Cirebon Rabu, 18 November 2026

Jadwal sholat untuk wilayah Cirebon pada Rabu, 18 November 2026.

Jadwal Sholat Cirebon Selasa, 17 November 2026

Jadwal Sholat Cirebon Selasa, 17 November 2026

Jadwal sholat untuk wilayah Cirebon pada Selasa, 17 November 2026.

Berita Terkini

Populer