UMP Jawa Barat 2025 Naik 6,5 Persen

A
Penulis: Antara❯
Ilustrasi gedung Sate Bandung pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. (Pemprov Jabar/Antara)
Ilustrasi gedung Sate Bandung pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. (Pemprov Jabar/Antara)

JawaPos.com–Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat untuk 2025 disepakati oleh Pemprov Jabar, pengusaha, dan serikat pekerja, naik sebesar 6,5 persen. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2024 tentang Pengupahan.


Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto mengatakan, kenaikan UMP 6,5 persen itu telah dibahas dan disepakati Dewan Pengupahan Jawa Barat yang terdiri serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pakar.

”Sudah selesai, besaran naiknya 6,5 persen, tinggal nunggu ditetapkan hari ini oleh Penjabat (Pj) Gubernur,” ujar Roy seperti dilansir dari Antara.

Setelah penetapan UMP, lanjut Roy, pemerintah kabupaten/kota selanjutnya akan membahas dan menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) paling lambat harus rampung 18 Desember.

Ketentuannya, kata dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, mengamanatkan agar penetapan UMK tidak boleh berada di bawah UMP. Namun jika di atas UMP bisa dilakukan.

”Sepanjang direkomendasikan dan disepakati kabupaten/kota, itu disahkan gubernur. Tidak boleh gubernur menurunkan dari usul teman-teman. Khusus tahun ini berdasar Permen, dilarang di bawah 6,5, persen,” terang Roy Jinto.

Kenaikan UMP 6,5 persen, kata dia, jika dirupiahkan berarti terjadi kenaikan sekitar Rp 140 ribu dari besaran UMP sebelumnya. ”Untuk UMP kenaikannya itu kecil, asalnya Rp 2.057.000, kalau naik 6,5 naik menjadi Rp 2.191.000, jadi kenaikannya enggak besar cuma Rp 140 ribuan kalau kita lihat,” papar Roy Jinto.

Dengan kesepakatan UMP yang disebutnya kecil, Roy mengaku serikat pekerja tidak terlalu ngotot karena upah di Jabar berdasar UMK masing-masing kabupaten/kota. ”Makanya nanti dilarang merekomendasikan di bawah 6,5 persen,” ucap Roy Jinto.

Sementara terkait Upah Minimun Sektoral Provinsi (UMSP), kata dia, hingga saat ini masih terjadi ketidaksepakatan. Sebab, dari pengusaha tidak sepakat dengan kenaikan 11,5 persen.

”UMSP kita usulkan 5 persen, karena harus di atas UMP, jadi kalau UMP 6,5 persen, harus di atas itu. Kenaikannya UMP 6,5 persen, tambah 5 persen jadi 11,5 persen,” tutur Roy Jinto.

Terkait hal itu, Roy mengaku pihaknya akan menunggu sikap dari gubernur apakah akan menerbitkan SK UMSP atau tidak. ”Kita lihat sikap gubernur, apakah SK UMSP diterbitkan atau enggak. Kalau tidak diterbitkan, maka gubernur melanggar aturan, karena itu wajib,” ucap Roy Jinto.


Berita Terkini

Populer