JawaPos.com - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq meminta pemerintah daerah, termasuk di Pemda Indramayu, menghitung cadangan pangan masyarakat secara berkala untuk menjaga ketersediaan saat terjadi gejolak harga.
Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) alokasi Juli-September 2026 di Indramayu mengatakan, pemda perlu menghitung kebutuhan pangan berdasar jumlah penduduk dan ketersediaan setiap komoditas.
"Indramayu ini penduduknya sekitar 1,9 juta, itu berapa kebutuhan untuk satu sampai tiga bulan ke depan, apa saja, kemudian dari mana memenuhinya," kata Hanif Faisol Nurofiq dilansir dari Antara.
Baca Juga: DPPKBP3A Cirebon Tangani 97 Kasus Kekerasan hingga Agustus 2026
Menurut dia, perhitungan tersebut harus mencakup stok pangan yang tersedia di pasar dan gudang Perum Bulog untuk menentukan jumlah cadangan yang perlu disiapkan pemda.
Hanif menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan ketersediaan pangan di pasar, karena pasokan dapat terganggu ketika terjadi persoalan distribusi maupun perubahan harga.
"Jangan kemudian menitikberatkan kebutuhan itu di pasar. Kalau di pasar sudah ada, pemerintah daerah tenang-tenang saja, tidak boleh," ujar Hanif Faisol Nurofiq.
Baca Juga: BPBD Cirebon Siagakan Unit Distribusi Air Bersih Hadapi Kekeringan
Dia mengatakan pemetaan stok diperlukan agar pemerintah daerah memiliki langkah antisipasi, ketika terjadi kekurangan pasokan maupun kenaikan harga komoditas pangan.
Hanif mencontohkan Indramayu memiliki produksi beras dan jagung yang kuat, tetapi daerah tersebut tetap membutuhkan pasokan dari wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan tertentu.
"Mungkin Indramayu jagung, beras sudah swasembada, tapi mungkin komoditas lain harus mendatangkan dari luar. Jadi ini yang harus tetap didesain pemerintah daerah," beber Hanif Faisol Nurofiq.
Karena itu, kata dia, pemda perlu menentukan sumber pasokan setiap komoditas berdasar kebutuhan masyarakat dan kemampuan produksi daerah agar ketersediaan pangan tetap terjaga.
Hanif mengatakan pemerintah pusat turut memantau perkembangan harga pangan melalui sistem yang melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pangan Nasional.
Pemerintah juga menyiapkan stok beras di gudang Bulog sebagai salah satu instrumen, untuk menghadapi fluktuasi harga melalui bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Baca Juga: Dinkes Kota Cirebon Kerahkan Kader Posyandu Genjot Imunisasi Campak
Hanif menyebut pengelolaan pangan menjadi tantangan karena sekitar 288,3 juta penduduk Indonesia, tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.
Dia menegaskan stabilitas pangan harus menjaga dua kepentingan sekaligus, yakni memastikan harga produksi menguntungkan petani dan harga pembelian tetap terjangkau bagi konsumen.
“Harga produksi yang baik bisa dinikmati petani, tetapi harga pembelian yang murah yang ekonomis bisa dinikmati oleh konsumen,” ucap Hanif Faisol Nurofiq.
Baca Juga: Polresta Cirebon Intensifkan Razia Minuman Keras selama Agustus
Editor : Latu Ratri Mubyarsah