JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon menyiagakan unit distribusi air bersih untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi meluas di sembilan desa selama musim kemarau 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon Syamsul Huda mengatakan, telah menyiapkan armada dan sarana penampungan air untuk merespons laporan kekurangan air bersih dari masyarakat.
"Untuk menghadapi kemarau yang diperkirakan lebih panjang, kami sudah menyiapkan mobil tangki dan toren serta terus memantau desa-desa yang masuk wilayah rawan," kata Syamsul dilansir dari Antara di Cirebon.
Baca Juga: Dinkes Kota Cirebon Kerahkan Kader Posyandu Genjot Imunisasi Campak
BPBD memetakan sembilan desa rawan kekeringan berdasar evaluasi kejadian dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan sejak 1 Juli hingga 30 September 2026.
Sembilan desa tersebut yakni Walahar dan Cupang di Kecamatan Gempol, Slangit dan Kreo di Kecamatan Klangenan, Mundu Mesigit, Banjarwangunan dan Pamengkang di Kecamatan Mundu, Winduhaji di Kecamatan Sedong, serta Kamarang di Kecamatan Greged.
Menurut Syamsul, sampai saat ini baru tiga desa yang menyampaikan laporan resmi mengenai kebutuhan air bersih, yaitu Slangit, Sampiran di Kecamatan Mundu dan Winduhaji di Kecamatan Sedong.
Baca Juga: Polresta Cirebon Intensifkan Razia Minuman Keras selama Agustus
"Kami sudah menyampaikan imbauan kepada pemerintah desa dan kecamatan agar segera melapor jika mulai mengalami kekurangan air, sehingga kebutuhan dapat kami asesmen dan ditangani," ujar Syamsul Huda.
Untuk mendukung penanganan, BPBD menyiagakan satu mobil tangki dengan kapasitas 4.000 liter dan menyediakan toren yang dapat dipinjamkan kepada desa terdampak sebagai tempat penampungan sementara.
Syamsul mengatakan bantuan air bersih telah disalurkan ke Desa Slangit dan Sampiran, sementara penanganan di Winduhaji dilakukan melalui pembangunan jaringan pipa bersama pemerintah desa serta penggunaan toren BPBD.
Dia menjelaskan kekurangan air bersih terutama dipicu mengeringnya sumber air yang selama ini digunakan masyarakat. Sedangkan penanganan kekeringan pada lahan pertanian menjadi kewenangan perangkat daerah yang membidangi pertanian.
“Di Desa Slangit, Kecamatan Klangenan, kondisi tersebut membuat sejumlah sumur warga tidak lagi menghasilkan air sehingga masyarakat harus memanfaatkan sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ucap Syamsul Huda.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah