JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, Jawa Barat, mengevaluasi kesiapan pembukaan layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam di Puskesmas, guna memperkuat akses kesehatan bagi masyarakat.
Kepala Dinkes Kota Cirebon Siti Maria Listiawaty di Cirebon, Jumat (27/2), mengatakan penerapan layanan IGD nonstop membutuhkan persiapan menyeluruh, baik dari sisi fasilitas, tenaga kesehatan, maupun dukungan pembiayaan.
“Untuk mengoperasikan IGD 24 jam di seluruh Puskesmas, diperlukan tambahan tenaga medis dan non-medis dalam jumlah signifikan,” katanya.
Sebagai tahap awal, Dinkes memprioritaskan Puskesmas Gunung Sari di Kota Cirebon sebagai lokasi percontohan layanan IGD 24 jam.
Ia menjelaskan bangunan Puskesmas Gunung Sari yang relatif baru, dinilai lebih representatif sehingga memungkinkan pengembangan layanan darurat secara penuh.
Saat ini, kata dia, layanan 24 jam di Puskesmas tersebut baru mencakup persalinan dan kegawatdaruratan dasar.
“Ke depan, layanan itu ditargetkan dapat menangani kasus non-persalinan agar masyarakat tidak langsung menuju IGD rumah sakit,” katanya.
Maria menyebutkan kebutuhan tambahan SDM meliputi lima dokter umum, sembilan perawat, empat bidan, dua tenaga gizi, satu tenaga kesehatan lingkungan, dua ahli teknologi laboratorium medik, dan tiga asisten apoteker.
Selain tenaga medis, lanjut dia, diperlukan pula petugas pendukung seperti satpam, tenaga kebersihan, dan sopir ambulans untuk menunjang operasional.
Ia menuturkan sebagai langkah sementara, layanan kegawatdaruratan 24 jam masih mengandalkan Public Safety Center (PSC) 119 untuk memberikan respons cepat kepada masyarakat.
“Kami telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, namun solusi konkret masih dalam proses pembahasan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Yusuf menyampaikan pihaknya akan mengawal rencana tersebut, karena dinilai penting memperluas akses layanan kesehatan.
Ia menambahkan optimalisasi PSC 119 menjadi solusi jangka pendek, sembari pemerintah daerah menyiapkan SDM dan anggaran agar target Puskesmas 24 jam segera terealisasi.
“Kami dari Komisi III mendorong pemerintah daerah agar menyiapkan seluruh kebutuhan, sehingga target pelayanan Puskesmas 24 jam dapat terwujud,” katanya.
Editor : Edy Pramana