JawaPos.com–Komisi VIII DPR RI menampung aspirasi terkait kebutuhan lahan Sekolah Rakyat di Kota Cirebon. Hingga kini sekolah tersebut masih menghadapi keterbatasan tempat untuk pengembangan kegiatan belajar mengajar (KBM).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan, saat ini Sekolah Rakyat di Kota Cirebon, masih bergabung dengan sekolah umum tingkat SMP. Sebab, belum memiliki lokasi sendiri.
”Dengan kunjungan hari ini, kami lihat Sekolah Rakyat ini masih bersatu dengan sekolah umum, dengan SMP. Memang ini kondisi yang kurang ideal,” kata Abdul Wachid seperti dilansir dari Antara usai kunjungan kerja di Cirebon.
Dia menyebut, persoalan keterbatasan lahan tersebut perlu segera ditangani. Sebab, Sekolah Rakyat akan terus menerima peserta didik baru pada tahun ajaran berikutnya.
Menurut dia, tanpa dukungan lahan tambahan, kapasitas ruang belajar tidak akan mampu menampung kebutuhan siswa yang terus bertambah. Pihaknya akan membicarakan persoalan itu dengan Kementerian Sosial (Kemensos) guna menyiapkan lahan yang sesuai untuk pengembangan sekolah.
Dia mengakui penyediaan lahan minimal seluas lima hektare di wilayah Kota Cirebon, cukup sulit direalisasikan karena keterbatasan ruang terbuka. ”Di Kota Cirebon ini tidak akan bisa menyiapkan lahan seluas minimal lima hektare,” ungkap Abdul Wachid.
Sebagai alternatif, dia menyebut lahan di sekitar Kabupaten Majalengka dapat menjadi opsi pengembangan, dengan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Penyediaan lahan menjadi prioritas pemerintah daerah, khususnya Pemprov Jawa Barat, sehingga diperlukan sinergisitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Dia mengungkapkan, kondisi serupa terjadi di sekitar 20 lokasi di Jawa Barat, terutama di wilayah perkotaan yang rata-rata mengalami kesulitan mencari lahan. ”Jadi ini tidak ada kata lain, provinsi harus bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) atau kabupaten setempat,” tandas Abdul Wachid.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Cirebon Arif Kurniawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VIII DPR RI, yang melihat langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat di daerah itu. Sejak awal persoalan utama pengembangan Sekolah Rakyat di Kota Cirebon adalah keterbatasan lahan, sementara saat ini sekolah tersebut menampung 75 siswa.
”Kami berharap ada dukungan pusat dan provinsi untuk penyediaan lahan yang lebih representatif,” terang Arif Kurniawan.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah