JawaPos.com–Pemerintah Kota Cirebon memprioritaskan pembenahan trotoar dan penataan parkir. Pembenahan dan penataan itu guna mengembalikan fungsi ruang publik agar memberikan kenyamanan masyarakat.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan, trotoar merupakan fasilitas pejalan kaki yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi area parkir kendaraan oleh pelaku usaha maupun pengunjung. ”Pengelola usaha wajib menyediakan kantong parkir di lahan sendiri sesuai Amdal Lalin yang sudah disepakati,” kata Effendi Edo seperti dilansir dari Antara.
Dia menyebutkan pemerintah daerah rutin melaksanakan peninjauan untuk melihat langsung kondisi trotoar di Kota Cirebon. Pihaknya telah melaksanakan peninjauan di ruas Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Cirebon yang sering dikeluhkan warga akibat marak parkir liar.
Dalam kegiatan tersebut, dia mendapati sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat memadati trotoar sehingga akses pejalan kaki menjadi sempit dan tidak nyaman. ”Selain mengganggu fungsi trotoar, kami menyoroti adanya kerusakan fisik fasilitas publik akibat beban kendaraan yang parkir di atasnya,” tandas Effendi Edo.
Pemerintah daerah tidak akan menoleransi praktik parkir liar yang merusak estetika kota sekaligus membahayakan keselamatan pejalan kaki. Menurut dia, kerusakan trotoar tidak hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat yang seharusnya mendapatkan ruang berjalan kaki yang aman dan layak.
Pemkot memberikan tenggat waktu kepada pihak terkait untuk segera memperbaiki trotoar yang rusak di ruas jalan tersebut dan mengembalikannya sesuai fungsi awal. ”Satu minggu harus sudah dibereskan. Dalam 1x24 jam kalau masih ada kendaraan parkir di trotoar, saya beri sanksi,” ujar Effendi Edo.
Dia menyampaikan penegakan aturan tersebut bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam menata wajah kota agar lebih tertib dan humanis. Selain Jalan Wahidin, pihaknya menaruh perhatian serius pada persoalan kemacetan di Jalan Cipto yang dipicu parkir liar di sekitar pusat perbelanjaan.
Edo menyebutkan kemacetan terjadi karena antrean kendaraan yang hendak masuk area parkir mal sehingga sebagian pengendara memilih berhenti di badan jalan. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya kini berkomunikasi dengan pengelola pusat perbelanjaan tersebut guna mengevaluasi sistem pengelolaan parkir.
”Kami menyarankan agar metode pembayaran parkir lebih fleksibel. Selain e-money, pembayaran tunai sebaiknya tetap dilayani supaya arus masuk kendaraan lebih cepat,” tutur Effendi Edo.
Dia optimistis kelancaran akses masuk parkir akan mengurangi praktik parkir di pinggir jalan yang selama ini menjadi pemicu kemacetan. ”Tata kota yang baik hanya bisa terwujud jika semua pihak patuh aturan dan menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas,” ucap Effendi Edo.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah