JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mempercepat proses lelang untuk 31 paket pekerjaan infrastruktur tahun anggaran 2026. Kebijakan itu sebagai langkah optimalisasi pelaksanaan program pembangunan.
Bupati Cirebon Imron mengatakan, percepatan lelang dilakukan untuk memastikan pekerjaan fisik dapat dimulai pada Januari 2026. Sehingga tidak lagi menumpuk pada pertengahan atau akhir tahun anggaran seperti yang terjadi sebelumnya.
Dia menjelaskan, alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) pada 2026 mencapai sekitar Rp 200 miliar, yang diprioritaskan untuk peningkatan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah. Kebutuhan perbaikan infrastruktur masih cukup besar, baik pada ruas dengan kerusakan berat maupun sedang, sehingga penyelesaiannya dilakukan secara bertahap.
”Sebagian titik ditargetkan tuntas pada 2027 seiring penataan kawasan industri. Sekarang dari awal sudah kita lakukan lelang. Ada 31 titik yang dilelang,” kata Imron seperti dilansir dari Antara.
Imron mengatakan, percepatan proses lelang penting dilakukan, agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat bergerak lebih cepat melalui kelancaran transportasi dan distribusi barang.
”Percepatan pelaksanaan proyek dinilai mampu mengurangi risiko keterlambatan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kualitas hasil pembangunan,” ujar Imron.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala mengatakan, lelang dini dilakukan untuk menghindari penumpukan penyerapan anggaran yang selama ini dominan terjadi pada triwulan keempat.
Dia menyampaikan percepatan realisasi belanja memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Terutama pada serapan tenaga kerja serta aktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi pembangunan.
Hendra menuturkan kondisi keuangan Pemkab Cirebon pada 2026 terpengaruh pengurangan dana transfer pusat. Namun pemerintah daerah tetap memprioritaskan belanja modal untuk DPUTR.
Dia menjelaskan porsi anggaran DPUTR menjadi yang terbesar di antara organisasi perangkat daerah lain, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap layanan dasar infrastruktur.
Seluruh paket lelang, kata Hendra, mulai ditayangkan pekan ini sehingga proses penunjukan penyedia dapat dilaksanakan lebih cepat. ”Harapannya per 1 Januari 2026 pekerjaan sudah mulai dilaksanakan,” tutur dia.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah