JawaPos.com–Kepolisian Resor (Polres) Indramayu mengungkap adanya temuan aktivitas penambangan tanah tanpa izin atau ilegal di Desa Tunggulpayung, Kecamatan Lelea, saat melakukan pemeriksaan lapangan pada Selasa (21/10).
Kepala Satreskrim Polres Indramayu AKP Arwin Bachar mengatakan, temuan itu terjadi setelah petugas menerima laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas galian di area persawahan desa tersebut.
”Setelah dilakukan pengecekan, kami menemukan alat berat yang sedang beroperasi tanpa dilengkapi dokumen izin usaha pertambangan (IUP),” kata Arwin Bachar seperti dilansir dari Antara.
Dari lokasi tersebut, kata dia, petugas mengamankan seorang pria berinisial HY, 44, warga Kabupaten Cirebon, yang berperan sebagai koordinator lapangan kegiatan tambang tersebut. Saat dimintai keterangan di lokasi, tersangka tidak dapat menunjukkan dokumen izin resmi untuk melakukan penambangan.
Selain itu, Arwin Bachar menyatakan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit alat berat berupa ekskavator, satu unit truk pengangkut tanah, serta beberapa dokumen.
”Dari hasil pemeriksaan awal, aktivitas tambang itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah daerah maupun pihak berwenang,” ujar Arwin Bachar.
Dia menegaskan, tindakan penambangan tanpa izin suda melanggar ketentuan hukum, serta dapat menimbulkan dampak serius terhadap kondisi lingkungan sekitar. Langkah tegas terhadap pelaku tambang ilegal merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan kepastian hukum di Indramayu.
”Tersangka kini dijerat dengan Pasal 158 Jo Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP,” tutur Arwin Bachar.
Polisi akan terus memantau aktivitas pertambangan di seluruh wilayah hukum Polres Indramayu, untuk mencegah praktik serupa terjadi di lokasi lain. Dia mengimbau masyarakat segera melapor kepada kepolisian, apabila menemukan aktivitas pertambangan mencurigakan yang tidak memiliki izin resmi agar dapat segera ditindak.
”Peran aktif masyarakat penting untuk menjaga lingkungan dari kerusakan akibat kegiatan pertambangan ilegal,” ucap Arwin Bachar.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah