JawaPos.com–Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon menyebutkan, program unit layanan disabilitas (ULD) tetap berjalan optimal meskipun hanya mendapat alokasi anggaran minim sebesar Rp 24 juta.
”Anggaran untuk ULD hanya Rp 24 juta. Meski begitu, kami tidak menyerah. Kami menjalin kerja sama dengan institusi lain dan perusahaan sehingga hasilnya program ini tetap berjalan optimal,” kata Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Herdianto seperti dilansir dari Antara di Cirebon.
Dia menjelaskan, ULD memiliki fungsi untuk memberikan pendampingan kepada difabel di Kabupaten Cirebon, yang akan bekerja di sektor industri maupun berwirausaha. Program itu dirancang untuk meningkatkan jejaring kerja sama antara Disnaker Kabupaten Cirebon dengan berbagai pihak guna memperluas aksesibilitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
Selain itu, menurut dia, Disnaker juga berupaya meningkatkan kesadaran perusahaan mengenai kewajiban menyediakan aksesibilitas bagi pekerja difabel. ”Pendampingan ini tidak hanya untuk bekerja di sektor perusahaan, tetapi juga untuk pemberdayaan kewirausahaan,” ujar Novi Herdianto.
Novi mengungkapkan, kerja sama multipihak, termasuk dengan Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon (FKDC), organisasi swasta, dan perangkat daerah lainnya, menjadi kunci dalam mengoptimalkan program itu.
Dia menjelaskan, program ULD ke depannya dapat diterapkan di instansi lain, tidak terbatas pada sektor ketenagakerjaan. Sehingga, mendukung penguatan aksesibilitas secara menyeluruh untuk kelompok disabilitas.
”Kami sudah melakukan pemufakatan yang dirumuskan hari ini, hasilnya dapat menjadi model di dinas lain agar mengadopsi ULD,” tutur Novi Herdianto.
Dia mengungkapkan capaian program ULD menunjukkan progres yang positif, yakni sebanyak 293 penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon telah terserap di berbagai sektor pekerjaan pada 2024. Itu meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu yang tercatat hanya 93 orang.
Disnaker Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk melanjutkan upaya peningkatan aksesibilitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas, melalui kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan.
”Jumlah ini cukup menggembirakan, tetapi belum memenuhi rasio ideal. Ini menjadi tantangan kita bersama untuk terus meningkatkan angka tersebut,” ucap Novi Herdianto.
Editor : Latu Ratri Mubyarsah