JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI resmi meluncurkan program strategis Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Kamis (15/5/2025) di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.
Dilansir dari jabarprov.go.id, peluncuran ini menjadi tonggak awal Gerakan Nasional Koperasi Merah Putih yang diinisiasi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi aktif dan sehat di seluruh Indonesia sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Acara peluncuran dihadiri oleh lebih dari 6.000 peserta, baik secara langsung maupun daring. Para kepala desa, camat, bupati/wali kota se-Jawa Barat, serta perwakilan dari kementerian strategis ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa koperasi Merah Putih bukanlah alat politik, melainkan instrumen ekonomi murni untuk rakyat.
"Tidak ada biru, tidak ada merah, tidak ada hijau. Koperasi ini merah-putih. Artinya, untuk kepentingan negara," tegasnya.
Lebih lanjut, KDM menyampaikan bahwa koperasi desa harus berperan sebagai pusat produksi dan distribusi kebutuhan masyarakat. Mulai dari pangan, pupuk, layanan kesehatan, pakaian, hingga penyediaan daging saat hari raya, semua harus terintegrasi dalam koperasi.
Dengan sistem ekonomi berbasis koperasi, perputaran uang akan terjadi di lingkup desa dan kelurahan.
"Uangnya akan muter dari desa ke desa, dari tangan rakyat ke tangan rakyat," ujar KDM.
Untuk memastikan akuntabilitas, KDM juga mengusulkan penggunaan sistem transaksi digital berbasis e-budgeting dalam pengelolaan keuangan koperasi. Menurutnya, hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dana.
"Saya mengusulkan agar seluruh pengelolaan keuangannya menggunakan e-budgeting. Tidak ada lagi uang tunai, karena godaannya terlalu besar," kata KDM di hadapan peserta apel peluncuran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa KDMP merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya adalah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
"Koperasi Merah Putih hadir agar tidak ada lagi desa yang miskin, tidak sehat, kurang gizi, atau tidak cerdas," ujar Zulhas yang juga memuji kesiapan Jawa Barat sebagai pelopor pelaksanaan program ini.
Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, dari target 5.957 koperasi, sebanyak 5.706 koperasi sudah dalam tahap siap dibentuk. Ini terdiri dari 5.349 koperasi baru, 347 unit pengembangan, dan 10 unit revitalisasi koperasi lama.
Namun, tantangan tetap ada. Sebanyak 3.648 desa/kelurahan belum melaksanakan musyawarah desa (mudes) khusus sebagai tahap awal pendirian koperasi. Selain itu, 336 koperasi masih dalam proses pengesahan, dan delapan di antaranya telah resmi berbadan hukum.
KDMP tidak hanya menjadi alat distribusi ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan rakyat. Koperasi ini diharapkan mampu menutup celah ketimpangan sosial, memperkuat ketahanan pangan, dan menjamin kemandirian masyarakat desa.
Program ini dijadwalkan diluncurkan secara nasional pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Jawa Barat diharapkan menjadi model dalam pengembangan koperasi modern berbasis gotong royong.
(*)
Editor : Siti Nur Qasanah